Ketua BAKN Marwan Cik Asan saat Focus Group Discussion yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, Jumat (15/1/2020). Foto : Suci/Man

Untuk menghasilkan  rekomendasi  yang efektif dan strategis terkait  penelaahan subsidi energi, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menjaring masukan dari tiga pakar ekonomi dan kebijakan publik antara lain Sunarsip, Ismanto dan Nurkholis melalui Focus Group Discussion yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, Jumat (15/1/2020).

Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan yang memimpin FGD tersebut menyatakan tiga pakar   yang hadir diharapkan memberikan masukan strategisi dalam  penyusunan rekomendasi BAKN terkait subsidi energi serta untuk memastikan subsisi energi benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan tujuan yang diharapkan  yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini kita sengaja hadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya. Untuk memberikan pencerahan kepada BAKN dan memberikan masukan-masukan strategis, sehingga nanti rekomendasi yang kita hasilkan efektif untuk memastikan subsidi ini benar-benar diterima oleh yang berhak dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” papar politisi Partai  Demokrat ini.

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua BAKN I Gusti Agung Rai Wirajaya, dan Anggota BAKN antara lain Mukhamad Misbakhun, Bambang Haryadi, Sugeng Suparwoto, Bachrudin Nasori dan Ahmad Najib Qodratullah, Marwan menyampaikan selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia.

Ia menjelaskan kebijakan subsidi ini diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, pada praktiknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan subsidi di Indonesia yang justru keluar dari konteks proteksi terhadap kelompok masyarakat miskin, yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya.

“Meskipun di satu segi, subsidi dipandang sebagai bantuan sosial (social spending), kebanyakan subsidi energi Indonesia bersifat regresif, dengan kata lain hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat dari subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin. Atas dasar ini, penelaahan lebih jauh dan dalam mengenai subsidi energi di Indonesia sangat diperlukan,” terang Marwan.

“Berdasarkan hal tersebut, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari para pakar terkait subsidi energi. Dengan masukan dari para pakar tersebut diharapkan BAKN mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan,” pungkas legislator dapil Lampung II ini.

Berikut pakar yang hadir dalam forum tersebut, antara lain Pakar Ekonomi Sunarsip merupakan Senior Ekonom dari The Indonesia Economic Intelligence (IEI), kemudian pakar kebijakan publik Ismanto dari Universitas Tirtayasa dan Nurkholis pakar kebijakan public dari Universita Indonesia. (sc/sf)